PERNYATAAN SIKAP KELUARGA BESAR BURUH MIGRAN INDONESIA (KABAR BUMI) MAY DAY 2018

PERNYATAAN SIKAP KELUARGA BESAR BURUH MIGRAN INDONESIA (KABAR BUMI)

 

Buruh Migran Indonesia Bersatu Dan Berjuang Bersama Rakyat Melawan Kebijakan dan Tindasan Fasis Jokowi Serta Segala Bentuk Eksploitasi

Hentikan Perdangan Manusia, Ciptakan Lapangan Kerja di Indonesia

Berikan perlindugan sejati bagi Buruh Migran dan Kelaurganya

 

Salam Demokrasi..!!

Keluarga Besar Buruh Migran Indonesia (KABAR BUMI) menyampaikan selamat Hari Buruh Internasional kepada klas buruh dan seluruh buruh migran beserta Keluarganya. Hari Buruh (May Day) tahun ini merupakan peringatan ke 132. Perjuangan panjang dengan pengorbanan darah dan nyawa kas buruh di berbagai negeri telah menghasilkan pengurangan jam kerja yang panjang menjadi delapan jam kerja. Akan tetapi perubahan pengurangan jam kerja tersebut hingga saat ini belum dinikmati sepenuhnya oleh kelas buruh di Indonesia. Begitu juga dengan buruh migran khususnya pekerja rumah tangga sebagai mayoritas buruh migran Indonesia hingga saat ini belum dapat menikmati 8 jam kerja sehari.

Krisis ekonomi yang semakin parah didunia saat ini mengakibatkan tindasan, eksploitasi dan penghisapan yang terus meningkat dialami kaum buruh, begitu juga buruh migran dan rakyat disektor lainnya. Untuk terus mempertahankan penumpukan kekayaan oleh pemilik besar modal asing (kapitalisme monopoli Internasional/Imperialisme), mereka terus melakukan monopoli tanah dan sumber daya alam dinegara negara ketiga seperti Indonesia sebagai bahan pasokan industri serta penyedian buruh murah. Monopoli atas tanah dan sistim pertanian terbelakang, industri manukfaktur yang hanya ada di pusat kota, sengaja terus dilanggengkan untuk terus menyediakan cadangan pengangguran agar mereka terpaksa mau bekerja dengan upah rendah, dan menerima kondisi kerja yang sangat buruk. Rakyat yang seharusnya menikmati atas kesuburan tanah dan melimpahnya hasil bumi di Indonesia, justru hidup miskin dan sebagian dipaksa harus bekerja keluar negeri menjadi buruh migran murah tanpa perlidungan hanya sekedar untuk dapat bertahan hidup.

Untuk melayani bisnis pemiik modal monopoli internasional (Imperialis) berbagai kebijakan neo-liberalisme dikeluarkan oleh pemerintah Jokowi. Seluruh paket kebijakan ekonomi dan percepatan pembangunan mega proyek strategis nasional sepenuhnya untuk memberikan fasilitas maksimal bagi kepentingan Imperialisme. Dengan dalih pembangunan nasional rakyat dibebani pajak dan berbagai pungutan seperti BPJS (penghapusan subsidi kesehatan), Kartu Tani (penghapusan subsidi Pupuk), pengurangan subsidi pendidikan, penghapusan subsidi listrik dan BBM (saat ini bensin premium dibeberapa dearah sudah ditiadakan), dan pembatasan upah buruh melalui PP 78 serta kebijakan lainnya. Kebijakan-kebijakan tersebut semakin menyengserakan dan memiskinkan rakyat.

Untuk meredam berbagai perlawanan rakyat yang dirampas hak sosial-ekonomi dan politiknya pemerintah Jokowi mengeluarkan berbagai kebijakan fasis seperti pelarangan aksi dibergai titik di Jakarta, pelarangan aksi pada hari Sabtu dan Minggu di kota Tangerang, pelarangan aksi pada May Day 2018 diberbagai wilayah, UU IT , pemberangusan serikat dan berkumpul serta ancaman pidana bagi rakyat yang mengkritisi pemrintah melalui UU Ormas, menggunakan isu agama dan anti pancasila, serta ilusi bahwa hari buruh adalah hari untuk bersenang-senang dengan pemberian dooprize melalui berbagai perlombaan.

Meskipun Undang – Undang No.39/2004 yang selama ini ditolak oleh BMI sudah diganti dengan UUPPMI (Undang-Undang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia) No. 18 Tahun 2017, namun esensi dari UU tersebut tidak mengahapuskan perampasan upah yang salama ini menjadi permasalahan buruh migran dan keluarganya. Janji penghapusan biaya penempatan bagi buruh migran tidak ditepati, skema pemenuhan persyaratan untuk menjadi buruh migran yang harus dibayarkan sebagai biaya penempatan dengan sistim potongan gaji masih diwajibkan di UUPPMI NO.17 Tahun 2018. Untuk meyakinkan potongan bisa dilunasi oleh buruh migran maka dokumen pribadi keluarga dan dokumen kerja ditahan oleh pihak perusahan dan agensi serta memaksa keluarga meandatangani pejanjian hutang. Bahkan dalam UUPPMI No.17 Tahun 2018 , pekerja rumah tangga sebagai mayoritas dari buruh migran dan mayoritas perempuan masih dipaksa menggunaan P3MI (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia).

Buruh migran juga masih jauh dari kata perlindungan, berbagai eksploitasi dan kekerasan dialami buruh migran dan keluarganya, mulai dari tidak digaji, tidak mendapkan akomodasi dan makanan yang manusiawi, tidak mendapat libur, jam kerja yang sangat panjang, kerja tidak sesuai dengan perjanjian, dianiaya, penahanan dokumen, disekap, diperkosa hingga pulang dalam keadaan tidak bernyawa. Dari kasus yang ditangani KABAR BUMI saja pada tahun 2017 sebanyak 712 kasus. Dan per 1 Mei 2018, sudah 25 jenazah dipulangkan dari Malaysia ke NTT. Indonesia juga mengemban predikat sebagai negara dengan korban pedagangan manusia yang tinggi, namun para sindikat perdagangan manusia hanya diberikan hukuman yang sangat ringan dan banyak yang dibiarkan bebas. Hak dari korban yang seharusnya mendapatkan kompensasi/ganti rugi masih belum diberikan. Begitu juga buruh migran yang pulang dalam kondisi cacat, sakit parah dan ganguan psikologis masi belum bisa mengkses pelayanan gratis didaerah asal. Hal ini tidak sebanding dengan kontribusi buruh migran yang menyumbang devisa sebesar 130 trilyun pertahun, dimana uang ini yang telah memberikan subsidi kepada keluarga miskin sehingga menghidupkan perekonomian pedesaan. Jumlah ini lebih besar dari pendapatan negara atas amnesty pajak yang diberlakukan pemerintah.

Atas dasar itu maka Keluarga Besar Buruh Migran Indonesia (KABAR BUMI), dalam momentumhari buruh Internasional tahun 2018 menyatakan sikap dan tuntutan:

  1. Cabut paket kebijakan dan berbagai aturan serta regulasi yang merampas hak-hak demokratis rakyat seperti : UUD Ormas, UU MD3 dan RKUHP dan seluruh aturan lainnya yang menghambat hak rakyat dalam berorganisasi, berserikat dan mengeluarkan pendapat.
  2. Cabut PP 78 tahun 2018 dan Hentikan seluruh praktek politik upah murah dalam skema sistem kerja kontrak pendek dan outsourshing.
  3. Hentikan pemberian dan perpanjangan HGU dan HPH kepada perkebunan besar, izin usaha bagi pertambangan besar dan taman nasional; serta berikan tanah tersebut bagi petani dan suku bangsa minoritas yang telah dirampas lahannya oleh negara dan tuan tanah besar
  4. Turunkan harga kebutuhan pokok dan turunkan pajak bagi buruh, petani, buruh migran dan rakyat miskin
  5. Hentikan kriminalisasi, kekerasan, penangkapan dan pembunuhan terhadap rakyat yang memperjuangkan hak demokratisnya. Secara khusus, hentikan seluruh kekerasan, teror, Intimidasi, dan Kriminalisasi terhadap rakyat Papua.
  6. Berikan perlindungan sejati bagi buruh migrant Indonesia dan keluarganya, dengan membebaskan BMI dari jeratan PJTKI, memberikan hak kontrak mandiri, serta ciptakan mekanisme ganti rugi terhadap BMI korban Overcharging dan pelanggaran hak lainnya. Dan hentikan berbagai bentuk perdagangan manusia.
  7. Berikan pelayanan kesehatatan gratis bagi BMI yang pulang dalam keadaan cacat sakit parah, dan gangguan psikologis didaaerah asal.
  8. Hukum berat pelqku perdagangan manusia, Berikan ganti rugi bagi korban perdagangan manusia.
  9. Laksanakan reforma agraria sejati dan bangun Industrialisasi nasional yang mandiri dan berdaulat.

KABAR BUMI menyerukan kepada seluruh buruh migran Indonesia dan keluarganya agar terus memperkuat persatuan dan berjuang bersama klas buruh dan rakyat melawan segala bentuk penghisapan, serta berbagai bentuk tindasan fasisme yang dilakukan oleh pemerintah Jokowi-JK. Buruh migran dan keluarganya harus terus memperbesar dan memperkuat organisasi sebagai alat untuk memperjuangkan hak ekomomi, politik, sosial dan budaya, demi terwujudnya perbaikan kehidupan serta perlidungan sejati bagi seluruh buruh migran Indonesia dan keluarganya. Buruh Migran harus berjuang bersama rakyat melawan segala bentuk perampasan upah, tanah dan hak pekerjaan dengan upah yang cukup untuk menghidupi keluarganya, agar seluruh rakyat bisa hidup sejahtera dinegeri sendiri tanpa harus terpisah dangan keluarga karena menjadi buruh migran.

Jakarta, 1 Mei 2018

Hormat Kami:

Pengurus Pusat KABAR BUMI

Karsiwen

Ketua

Kontak person : 081281045671

Leave a Reply