“LAWAN OVERCHARGING & PEMAKSAAN MASUK PJTKI TUNTUT PERBAIKAN KONDISI KERJA PEKERJA RUMAH TANGGA HENTIKAN EKSPLOITASI & PERBUDAKAN MODERN TERHADAP PEREMPUAN MIGRAN”

PERNYATAAN SIKAP JARINGAN BURUH MIGRAN INDONESIA (JBMI) HPI 08/03/ 2019

“LAWAN OVERCHARGING & PEMAKSAAN MASUK PJTKI
TUNTUT PERBAIKAN KONDISI KERJA PEKERJA RUMAH TANGGA HENTIKAN EKSPLOITASI & PERBUDAKAN MODERN TERHADAP PEREMPUAN MIGRAN”

Jaringan Buruh Migran Indonesia (JBMI) – jaringan yang beranggotakan organisasi-organisasi massa buruh migran, mantan buruh migran dan keluarganya di Hong Kong, Macau, Taiwan dan Indonesia – mengucapkan Selamat Hari Perempuan kepada seluruh perempuan pekerja dimanapun berada.
“Perempuan penyangga setengah langit” kata pepatah Cina. Separuh penduduk dunia adalah perempuan.

Dari 250 juta penduduk Indonesia, separuhnya adalah perempuan. Dalam sejarah peradaban umat manusia, perempuan punya dua peran vital. Pertama, peran reproduksi yaitu melahirkan generasi umat manusia dan kedua, peran produksi yaitu turut bekerja di kebun, sawah, pabrik, dan bidang-bidang lain bersama kaum laki-laki. Namun sampai sekarang, peranan perempuan direndahkan, tidak diakui dan tidak dilindungi.

Kondisi ini yang menyebabkan perempuan sering mengalami kekerasan, eksploitasi, isolasi, pelecehan seksual dan pemerkosaan, pembunuhan dan tidak hentinya menjadi sasaran aturan-aturan yang diskriminatif. Maka dari itu, 8 Maret sebagai Hari Perempuan Internasional menjadi titik kebangkitan perempuan untuk mengorganisasikan diri dan membangun kekuatannya demi emansipasi dan kesetaraan. Buruh Migran Indonesia yang mayoritas perempuan harus menjadi bagian dari perjuangan mewujudkan hak-hak perempuan. Saat ini, dari 8-10 juta buruh migran, 70 persen adalah perempuan yang berasal dari keluarga petani di desa dan merantau di usia produktif yakni 15 – 35 tahun.

Mayoritas bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT), sektor yang dikategorikan unskilled atau tidak berketrampilan, belum diakui sebagai pekerja dan belum mendapat perlindungan yang dibutuhkan sampai sekarang. Mengapa? Karena adanya pandangan bahwa tugas-tugas rumah tangga sudah “kodrat” perempuan. Inilah yang mendasari mengapa pemerintah, pengirim atau penerima, tutup mata atas penderitaan yang menimpa PRT seperti tidak ada kontrak kerja, standar jam kerja/istirahat, standar tempat tidur layak dan makanan bernutrisi, upah layak, hak atas libur, dan hak-hak pekerja formal lain. Banyak PRT yang sakit sampai meninggal, mengalami kekerasan dan penyiksaan tanpa mendapatkan keadilan.
Selain itu, PRT migran juga harus menghadapi tantangan besar dalam menegakkan hak-haknya sebagai pekerja dan perempuan. Pemerintah Indonesia terus melegalisasikan perbudakan modern dengan mengikat PRT kepada PJTKI.

Undang-Undang Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UUPMI) No. 18 tahun 2017 tetap melarang PRT migran untuk kontrak mandiri dan wajib masuk PJTKI. Ini samaartinya dengan pemerintah sengaja melanggengkan penahanan dokumen, penyekapan dan kerja paksa di penampungan, pemungutan biaya penempatan atau overcharging, penipuan atas hak-hak, kekerasan dan pelecehan yang selama ini dilakukan PJTKI terhadap buruh migran dan keluarganya.

JARINGAN BURUH MIGRAN INDONESIA – JBMI
Sekretariat: G/F, No. 2 Jordan Road, Kowloon, Hong Kong SAR, China Fax: +852 27354559
Buruh migran, baik berdokumen atau tidak berdokumen, adalah pahlawan keluarga dan devisa tapi pada prakteknya diperlakukan layaknya sapi perahan, barang dagangan dan budak belian.

Pemerintah sengaja memanfaatkan keterpaksaan jutaan perempuan miskin untuk bertahan hidup dengan mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dari bisnis pengiriman tenaga kerja keluar negeri yang jahat dan korup. Jargon “migrasi aman” dan “kompetisi tenaga kerja” tidak mampu menutupi motif yang sesungguhnya yakni membuang kemiskinan dan pengangguran keluar negeri.
Belum lagi kerugian sosial yang muncul akibat migrasi terpaksa ini. Buruh migran menderita diluar negeri, keluarga tercerai berai, anak-anak banyak yang mengalami drop-out dan pernikahan dini, tingkat perceraian tinggi dan yang tersisa di kantong-kantong TKI hanyalah anak-anak dan orang tua.

Sudah waktunya pemerintah Indonesia konsisten kepada janji-janjinya sendiri untuk menghormati dan menegakkan hak-hak kaum perempuan pekerja. Maka pada peringatan Hari Perempuan Internasional ini, kami menyampaikan tuntutan-tuntutan mendesak kepada pemerintah Indonesia untuk mewujudkan pengakuan dan perlindungan kepada buruh migran perempuan.

Pertama, Akui buruh migran sebagai pekerja di dalam undang-undang perburuhan Indonesia. Bentuk pengakuan ini diwujudkan dengan segera memastikan adanya kontrak kerja, standar gaji, standar makanan dan akomodasi layak, standar jam istirahat, menjamin hak libur dan berorganisasi, menyediakan pengaduan yang mudah diakses buruh migran korban overcharging, perdagangan orang dan pelanggaran.

Kedua, Akui Pekerja Rumah Tangga sbagai pekerja dengan menerapkan Konvensi PBB tahun 1990 untuk perlindungan buruh migran dan keluarganya secara konsisten dan segera meratifikasi Konvensi ILO C189 tentang Pekerja Rumah Tangga. Pemerintah juga berkewajiban menghapus ikatan perbudakan dengan memberlakukan kontrak mandiri dan berhenti memaksa buruh migran untuk masuk ke PJTKI.

Ketiga, Akui organisasi-organisasi buruh migran di dalam hukum Indonesia dengan menjamin hak untuk berpendapat, terlibat dalam pembuatan kebijakan dan mendampingi korban di dalam mediasi ketika terjadi konflik dengan PJTKI.
Dalam kesempatan ini, JBMI juga menyampaikan tuntutan khusus kepada KJRI Hong Kong:1. Ciptakan mekanisme pengaduan dan penuntutan ganti rugi bagi korban overcharging dan human trafficking yang mudah, transparan dan adil
2. Berantas penahanan dokumen dan hukum PJTKI dan Agen yang melanggar
3. Lindungi korban overcharging dan keluarganya dari intimidasi PJTKI, Agen dan Bank
4. Berlakukan kontrak mandiri kepada seluruh PRT migran di Hong Kong dan cabut kebijakan yang
mengharuskan buruh migran untuk proses awal dari Indonesia setelah kontrak mandirinya berakhir.
5. Berikan hak paspor dan bukan SPLP kepada buruh migran korban pemalsuan data oleh PPTKIS
6. Hapus larangan pindah PJTKI selama dua tahun kontrak melalui sistem online7. Perbaiki layanan ketenagakerjaan di Hong Kong dan Macau bagi buruh migran
8. Jamin keselamatan dan keamanan kerja PRT di Hong Kong meliputi:a) Kenaikan gaji sebesar HK$5500 atau sesuai dengan kebutuhan hidup di Hong Kong
b) Penetapan standar jam istirahat, standar makanan dan akomodasi layak
c) Tetapkan live-out sebagai pilihan

Share :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *