PERNYATAAN SIKAP JBMI MACAU DALAM MAY DAY 2019

PERNYATAAN SIKAP JBMI MACAU DALAM MAY DAY 2019

Pada momen peringatan Hari Buruh Internasional ini, JBMI Macau yang beranggotakan organisasi Buruh Migran Indonesia di Macau (IMWU MACAU, MATIM, HALIMAH, IRSYAD, HOLAQOH MACAU),menyampaikan tuntutan mendesak kami kepada Pemerintah Indonesia melalui KJRI di Hong Kong.

Jumlah BMI di Macau terus bertambah setiap tahun. Hingga saat ini, tercatat sekitar 5.446 BMI yang berdokumen/ resmi yang bekerja di sektor PRT, kasino, pertokoan, restoran dan hiburan dan diperkirakan jumlah BMI yang tidak berdokumen/tidak resmi hampir sama besarnya.

Banyak permasalahan dan kekerasan yang dialami oleh BMI di Macau, seperti pemutusan kontrak kerja mendadak, kekerasan verbal dan fisik, jam kerja panjang, kekurangan makanan dan pemerasan oleh agen. Hal ini diperburuk dengan UU Perburuhan setempat yang tidak benar-benar melindungi buruh migran, mengecualikan PRT migran.

Besaran upah pekerja ditetapkan berdasarkan harga pasar sehingga nasib buruh migran pun bergantung pada kebaikan majikan dan pengusaha.
Terkait dengan pengurusan kontrak kerja, pemerintah Macau membebaskan majikan dan buruh migran untuk mengurus kontrak pekerjaan sendiri (mandiri) atau melalui agen. Namun, prakteknya agen-agen di Macau membeli job lalu menjualnya kepada buruh migran dengan harga yang sangat mahal. Sektor PRT rata-rata dipungut 30,000 Patacas melalui sistem 10 bulan potongan gaji (3,000 Patacas/bulan) dan untuk sektor formal dipungut dua kali lipat dari gaji yang diterimanya.

Macau juga merupakan tempat bagi BMI dari Hong Kong yang finish atau terminated untuk menunggu visa kerja. Mereka terpaksa ke Macau untuk menghindari pengulangan biaya penempatan sebesar 6 bulan gaji. Namun begitu, mereka masih harus membayar HK$9,000 sampai HK$12,000 melalui potongan 3-4 bulan gaji.
Meskipun bukan tujuan penempatan resmi, namun jumlah BMI di Macau terus bertambah setiap tahun. Kemiskinan yang kian memburuk dan sempitnya lapangan kerja di dalam negeri membuat banyak buruh migran datang ke Macau pertama kali sebagai turis dan kemudian mencari pekerjaan. Namun, tidak semua itu berjalan dengan lancar. Beberapa dari mereka menjadi terpaksa masuk ke jerat tipuan calo yang pada akhirnya menjadi korban. Jika mereka yang tidak mendapat kerja, pada akhirya mereka terpaksa tinggal lebih lama dari ijin tinggal seharusnya dan overstay, lebih parah lagi mereka tidak mendapat bantuan dari siapa – siapa karena calo-calo menghilang begitu saja.

Tidak hanya permasalahan ijin tinggal, di Macau banyak terdapat korban human trafficking. Sistem pengaduan human trafficking yang disediakan Pemerintah Macau dan Indonesia sulit diakses dan tidak menjamin keadilan bagi korban. Para korban hanya dipulangkan tanpa ganti rugi sementara pelaku perekrutan illegal terus beraksi menjual orang ke Macau dan Cina.

Selain masalah overstay juga disebabkan oleh aturan pemerintah Macau yang membatasi visa tinggal korban PHK, yakni 2 hari (jika bekerja kurang dari 6 bulan kerja) dan 8 hari (jika bekerja lebih dari 6 bulan). Jika gagal mendapatkan pekerjaan baru sebelum visa habis, maka buruh migran diharuskan keluar dan tidak diperbolehkan untuk mencari pekerjaan di Macau selama 6 bulan berikutnya (blacklist). Selain itu, buruh migran yang berkasus tidak mendapat visa tinggal dan harus pulang ke negara asalnya dengan membeli tiket sendiri.

Lebih dari itu, Imigrasi Macau juga mengharuskan BMI untuk menyertakan dokumen-dokumen asli seperti akte kelahiran, kartu keluarga dan lain-lain yang dilegalisir oleh tiga instansi pemerintah Indonesia yakni Kementerian HAM, Kementrian Luar Negeri dan Kedutaan Beijing yang ada di Jakarta. Tidak adanya layanan legalisasi dokumen oleh KJRI di Macau mengakibatkan BMI harus mengurus datanya dari Indonesia dengan proses yang rumit dan biaya yang mahal, belum lagi jika data berbeda. Jika tidak bisa memenuhi persyaratan itu maka BMI tidak bisa melanjutkan proses pengajuan visa kerja. Pelayanan yang disediakan KJRI di Macau juga sangat terbatas seperti minimnya fasilitas pengaduan, shelter, pelayanan konseling, dan pendampingan secara langsung yang menyebabkan banyak kasus BMI tak terselesaikan.

Maka dari itu, kami menuntut kepada pemerintah Indonesia untuk memenuhi tuntutan BMI di Macau sebagai berikut:

1. Menciptakan MoU antara pemerintah Indonesia dan Macau untuk menjamin standar hak BMI.
2. Menciptakan sistem pengiriman G to G ke Macau supaya menghindari perekrutan illegal dan pemerasan agen/PJTKI.
3. Menciptakan sistem pengaduan dan ganti rugi yang mudah dan terjangkau BMI di Macau.
4. Membuka layanan shelter untuk menampung semua buruh migran yang membutuhkan tanpa terkecuali.
5. Menciptakan sistem pengaduan yang mudah (tidak berbelit-belit) dan memfasilitasi korban perdagangan orang (perekrutan illegal) di Macau untuk dijamin hak dan keadilannya.
6. Menambahkan jam layanan, konter pelayanan dan staff khusus pengaduan kasus di Macau sehingga tidak hanya sebatas konter pelayanan pembuatan paspor.

Koordinator JBMI Macau

Roy H Wardha

Kontak: +85363686282

http://sinar-migran.com/pernyataan-sikap-jbmi-macau-dalam-…/

Share :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *