Tuntutan KABAR BUMI Peringatan Hari Migran Internasional 18 Desember 2018

  • Post author:
  • Post published:27 Februari, 2019
  • Post category:Tak Berkategori
  • Post comments:0 Comments

Press Release
Keluarga Besar Buruh Migran Indonesia (KABAR BUMI)
Memperingati Hari Migran Internasional

Pemerintah Gagal Memberikan Perlindungan:
100 Peti Mati Dikirim ke NTT
Hukum P3MI penahan Dokumen dan Berikan Hak Ganti Rugi Bagi BMI

 

Aksi peringatan Hari Migran Internasional di depana Istana
Aksi peringatan Hari Migran Internasional di depana Istana
Aksi peringatan Hari Migran Internasional di depana Istana
Aksi peringatan Hari Migran Internasional di depana Istana
Aksi peringatan Hari Migran Internasional di depana Istana
Aksi peringatan Hari Migran Internasional di depana Istana
Aksi peringatan Hari Migran Internasional di depana Istana
Aksi peringatan Hari Migran Internasional di depana Istana
Aksi peringatan Hari Migran Internasional di depana Istana

Dalam peringatan Hari Migran Sedunia yang ke 28, kami dari Keluarga Besar Buruh Migran Indonesia (KABAR BUMI) organisasi yang menghimpun buruh migran dan keluarganya pada momentum peringatan hari migran Internasional 2018 mengajak seluruh BMI beserta keluarganya dan seluruh rakyat indonesia untuk terus memperkuat persatuan dan memperbesar perjuangan demi mendapatkan perlindungan dan hak demokratisnya yang selama ini masih dirampas oleh P3MI serta diabaikan oleh negara. Konvensi PBB 1990 bagi buruh migran dan keluarganya sampai hari ini masih belum dirasakan oleh BMI dan Keluarganya. UUPPMI yang digadang-gadangkan sebagai Undang-Undang yang lebih baik dan bisa menjadi pelindung bagi BMI dan Keluarganya, masih jauh dari harapan. Bahkan sampai saat ini pemeritah baru mengeluarkan satu peraturan turunan pada tanggal 17 Desember 2018 (Permen No 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia). Akan tetapi isi Permen tersebut tidak jauh beda dengan permen sebelumnya, dimana hanya membatasi pada beberapa resiko dan tidak menanggung resiko PHK dan korban kekerasan seksual.

UUPPMI No.18 tahun 2017 juga mendiskriminasikan pekerja rumah tangga sebagai sektor terbesar untuk melaksanakan kontrak mandiri. PRT migran masih dipaksa menggunakan P3MI untuk mencari pekerjaan. Padahal selama ini P3MI adalah pokok dari berbagai permasalahan yang dihadapi BMI seperti pungutan biaya berlebih, penahanan dokumen, pemberian training yang tidak sesuai dengan kebutuhan dinegara penempatan, serta tidak memberikan informasi yang benar mengenai hak buruh migran dan kemana BMI harus mengadu ketika menghadapi masalah. UUPPMI No.18 Tahun 2017 mengabaikan hak Pekerja Rumah Tangga (PRT) dengan menolak mengakui Pekerja Rumah Tangga (di dalam dan luar negeri) sebagai pekerja formal dan meniadakan hak-hak PRT. Pemerintah mempertegas menolak memberikan perlindungan sejati bagi PRT Migran dengan menolak meratifikasi Konvensi ILO C189 yang menjamin hak PRT sebagai pekerja. Mandat atas bisnis pengiriman buruh migran masih diberikan kepada P3MI. Hal ini selaras dengan hasil pertemuan Global Compact on Migration yang baru disahkan di Moroko 10 Desember lalu.
Dalam tahun ini KABAR BUMI – JBMI menerima pengaduan sebanyak 374 Kasus yang terbanyak adalah penahanan dokumen dan overcharging sebanyak 158 kasus. Hampir semua buruh migran yang keluar negeri harus menyerahkan dokumen pribadi seperti KTP, KK, Akte, Surat Nikah yang semuanya asli. Dokumen ini menjadi agunan agar BMI mau membayarkan potogan agen seperti yang diminta oleh P3MI. seharusnya dokumen pribadi tidak boleh ditahan oleh P3MI, karena dokumen adalah hak pribadi. Walaupun P3MI melakukan itu namun sampai saat ini tidak ada satupun P3MI yang mendapatkan sangsi dan hukuman. Dalam momentum Hari Migran Sedunia KABAR BUMI menuntut kepada pemerintah untuk menghukum P3MI yang menahan dokumen BMI dan Keluarganya.

Berbagai kasus yang menimpa BMI sampai saat ini penyelesaiannya hanya pada tahap mediasi, walaupun ada aturan sanksi pidana dalam UUPPMI No.18 Tahun 2017. Namun sampai saat ini masih belum ada mekanisme penuntutan ganti rugi bagi BMI dan Keluarganya yang terkena masalah. Pemerintah harus segera menciptakan mekanisme penututan ganti rugi bagi BMI dan keluarganya yang sedang menghadapi permasalahan.

Dalam tahun ini, dua BMI di eksekusi mati oleh Arab Saudi, dan 174 orang terancam hukuman mati di berbagai negara. Belum lagi per Desember 2018 sebanyak 100 jenazah dipulangkan ke NTT. Ironisnya dari 100 petijenazah yang dikirimkan dalam posisi sudah di otopsi tanpa sepengetahuan keluarga. Propinsi NTT juga masih mendapatkan predikat jumlah korban TPPO tertinggi. Walaupun setiap tahun jumlah korban meningkat, namun penegakan hukum masih sangat lemah. Para pelaku human trafficking, mendapat hukuman ringan dan banyak yang diputus bebas. Pemerintah Indonesia terbukti gagal melindungi buruh migran dan keluarganya. Kata pelindungan dalam UUPPMI No.18 Tahun 2017 hanyalah ilusi belaka.

Atas dasar situasi tersebut maka kami Keluarga Besar Buruh Migrant Indonesia (KABAR BUMI) pada momentum peringatan hari migran internasional 2018 menuntut pada pemerintah Jokowi untuk Mebatalkan seluruh Paket Kebijakan Ekonomi dan aturan neoliberal yang merugikan Buruh Migran Indonesia dan rakyat!.

Hukum P3MI penahan dokumen dan berikan hak ganti rugi bagi BMI dan keluarganya yang diperlakukan tidak adil, serta berikan hak kontrak mandiri bagi PRT.

Pemerintah harus memberikan jaminan pelayanan kesehatan dan pendidikan gratis bagi buruh migran dan keluarganya!.

Pemerintah juga harus segera mengentikan perampasan dan monopoli tanah, serta mewujudkan reforma agraria sejati!.

Sebab selama pemerintah tidak mampu menciptakan lapangan kerja dengan membangun industri nasional dengan menjalankan reforma agraria sejati serta upah yang dapat mencukupi kehidupan sehari-hari, maka rakyat Indonesia akan terus terpaksa menjadi buruh migran, dan korban human trafficking akan terus meningkat.

Jakarta, 18 Desember 2018

Kontak Pimpinan Pusat KABAR BUMI
Karsiwen (+62 8128 1045 671)
Erwiana Sulistyaningsih (+62 822 4494 0555)

Tinggalkan Balasan