Keluarga FR Melapor ke Polda Surabaya Atas Dugaan TPPO

  • Post author:
  • Post published:22 Januari, 2017
  • Post category:Tak Berkategori
  • Post comments:0 Comments

 

Press Rilis
KABAR BUMI (Keluarga Besar Buruh Migran Indonesia)
Keluarga Melapor ke Polda Surabaya Atas  Dugaan Perdagangan Manusia Yang dialami oleh FR

Hari ini 21  Januari 2017, Ibu Masringah (ibu FR) didampingi tim pengacara KABAR BUMI  dan pendamping KABAR BUMI (Keluarga Besar Buruh Migran Indonesia), SERUNI dan FMN Surabaya melaporkan kasus dugaan TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang)  ke Polda Surabaya. Setelah diterima di SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) kemudian dianjurkan berkoordinasi dengan unit kepolisan yang akan menangani untuk mendiskusikan laporan, tindakan apa yang dilanggar dan siapa yang akan dilaporkan.

Setelah selesai berdiskusi, Ibu dari  FR didampingi pengacara dan pendamping dari KABAR BUMI (Erwiana Sulistyaningsih), menuju keruang SPKT untuk membuat pelaporan. Untuk pelaporan awal Ibu Masringah melaporkan Claudia dan rekannya yang telah merekrut FR dan mengirimkan ke Singapura. Dengan tuduhan Undang-Undang TPPO  pasal 1 ayat 2.

 

lapor polisi 2 lapor polisi 3

Polisi berkomitmen akan mencari dan menangkap semua pelaku yang terlibat dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang terhadap FR. Surat tanda bukti Lapor Polisi (LP) ditanda tangani oleh Kompol Daniel Hutagalung.

Proses selanjutnya, polisi akan meminta hasil visum dari rumah sakit yang sudah merawat FR dan meminta ke RSJ Surakarta, dimana FR sekarang menjalani pemulihan psikis.  Saat ini FR, kondisinya sudah membaik dan lebih tenang dan sudah dipindah ke bangsal tenang.

“Keadilan  bagi FR dan keluarga harus ditegakan, polisi harus mengusut secara tuntas dan menangkap semua pelaku dari dugaan TPPO terhadap FR. Pemerintah juga harus segera mengajukan kasus ini  ke kepolisian Singapura. Karena pelaku penganiayaan FR sampai saat ini masih belum ditangkap di Singapura. Proses hukum di Singapura harus segera ditegakan”, tutur Erwiana.

Saat ini KABAR BUMI,  sudah berkoordinasi dengan KBRI Singapura, dan mengajukan perlindungan ke LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) untuk penanganan dan pendampingan kasus secara hukum.

 

Kasus FR menambah daftar panjang korban perdagangan manusia, kemiskinan dan langkanya lapangan kerja memaksa rakyat Indonesia bekerja keluar negeri. Bukan hanya dipalsukan dokumennya, namun FR juga menjadi korban perekrutan tidak prosedural karena tidak terdaftar di Disnakertrans, BNP2TKI.

FR dan sebagian besar masyarakat pedesaan tidak mengetahui  prosedur untuk menjadi BMI, kebanyakan para BMI hanya  tahu direkrut oleh calo dan dibawa PPTKIS. Semua kepengurusan dilakukan oleh PPTKIS/Agen/Calo, BMI hanya tahunya harus membayar dengan potongan gaji yang tinggi selama berbulan-bulan (overcharging), ketika bekerja.

Sementara PPTKIS/Agen/Calo tidak akan membantu BMI  jika mengalami  masalah. Seperti halnya kasus yang menimpa FR. Permasalahan yang dihadapi oleh FR akan terus terjadi selama perlindungan masih diserahkan kepada pihak swata. Seharusnya pemerintah segera mencabut UUPPTKILN No.39/2004 dan menggantinya dengan Undang-Undang Perlindungan Sejati Bagi Buruh Migran dan Keluarganya. Moment perubahan/revisi Undang-Undang No.39/2004 seharusnya menjadi moment perbaikan perlindungan terhadap buruh migran dan keluarganya, serta memberikan pilihan untuk melakukan kontrak mandiri.

 

Surabaya, 21 Januari 2017

Juru Bicara KABAR BUMI – JBMI

Erwiana Sulistyaningsih (082244940555)

Karsiwen (081281045671)

Tinggalkan Balasan