”KEMENANGAN ERWIANA, KEMENANGAN SELURUH BURUH MIGRAN”

  • Post author:
  • Post published:10 Januari, 2018
  • Post category:Tak Berkategori
  • Post comments:0 Comments

Pernyataan Sikap
Keluarga Besar Buruh Migran Indonesia (KABAR BUMI) – JBMI

“Kemenangan Erwiana, Kemenangan Seluruh Buruh Migran”
Sediakan Mekanisme Penuntutan Ganti Rugi Bagi BMI dan Keluarganya di Negara Penempatan dan Daerah
Berikan Pengobatan Gratis Bagi BMI yang Pulang dalam Keadaan Sakit dan Cacat

Perjuangan selama tiga tahun sejak tahun 2014, untuk mendapatkan keadilan bagi Erwiana akhirnya membuahkan hasil. Kemenangan bagi Erwiana dimana majikan sudah dipenjara selama 6 tahun dan juga pada tanggal 21 Desember 2017 hakim Winnie Tsui mengabulkan tuntutan ganti rugi dari Erwiana sebesar HKS 809.430 ($ 103.489). “Saya sangat senang sekali terhadap keputusan ini, saya berharap ini menjadi pelajaran bagi semua majikan jahat, dan saya berharap pemerintah negara Hong Kong dan Indonesia bisa memperbaiki kebijakan untuk buruh migran” ungkap Erwiana di acara konferensi pers yang digelar di Hong Kong tanggal 22 Desember 2017. Kemenangan atas kasus Erwiana merupakan perjuangan bersama berbagai pihak, disini Erwiana juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan turut berjuang mendapat keadilan.

Kasus yang dialami Erwiana hanya salah satu dari sekian banyak kasus yang dialami buruh migran Indonesia yang menuntut keadilan keadilan dan ganti rugi di negara penempatan. Masih sangat banyak kasus yang tidak ditangani, dan tidak mendapatkan haknya. Seperti kasus yang dialami oleh Dolfina Abuk, Yufrinda Selan BMI di Malaysia, dan kasus – kasus lainnya di berbagai negara penempatan. Minimnya akses keadilan yang didapat oleh buruh migran Indonesia dan keuarganya, selain tidak semua negara penempatan menyediakan mekanisme penuntutan ganti rugi, di negara kita juga masih belum disediakan mekanisme penuntutan ganti rugi yang mudah diakses oleh buruh migran dan keluarganya. Minimnya pemahaman akan hak untuk menuntut keadilan juga menjadi satu persoalan tersendiri.

Dalam tahun ini, sebanyak 226 BMI meninggal dunia di negara penempatan karena kecelakaan kerja, sakit, dan juga mati karena penganiayaan dan korban pembunuhan. Selain itu, data KABAR BUMI pada tahun 2016 menunjukkan terdapat 352 kasus, BMI yang menagalami penganiayaan sebanyak 9 kasus, dan pulang dalam keadaan sakit sebanyak 4 kasus. Melihat kenyaataan ini, seharusnya pemerintah menciptakan pelayanan pengobatan gratis bagi BMI yang pulang dalam keadaan sakit dan cacat, karena kecelakaan kerja dan juga karena korban penganiayaan seperti yang dialami Erwiana. Namun, KABAR BUMI menyayangkan UU PPMI No. 18 Tahun 2017 yang baru diundangkan pada tanggal 22 November 2017. Perlindungan justru diberikan kepada Asuransi/BPJS, namun seperti kasus yang dialami Erwiana dimana dia harus mengunjungi psikolog dan berobat dalam jangka panjang pemerintah tidak menyediakan.

Sampai saat ini, pemerintah hanya menyediakan proses mediasi, dimana ujung dari perundingan banyak yang akhirnya kompromis dan hak dari buruh migran tidak semua didapatkan. Walaupun bisa dituntut secara hukum, misalnya kasus perdagangan manusia juga harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai kasus perdagangan manusia sesuai UU Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) No.7 Tahun 2001. Terlebih walaupun kasus TPPO namun banyak hakim masih menggunakan UU No.39/2004 sebagai acuan dan menghukum pelaku sangat rendah seperti kasus terbunuhnya Dolfina Abuk di Malaysia, dimana pelaku hanya dihukum 6 bulan penjara.

Kemenangan Erwiana di pengadilan Hong Kong harus menjadi pelajaran bagi pemerintah Indonesia bahwa keadilan bagi BMI karena adanya mekanisme dan dampingan dari organisasi buruh migran. Sudah saatnya pemerintah mengakui organisasi buruh migran dan melibatkan dalam setiap kebijakan buruh migran dan keluarganya.

Pemerintah harus bersungguh–sungguh menyediakan pelayanan bagi buruh migran di negara penempatan dan juga di daerah asal buruh migran. Pembuatan kebijakan turunan dari UU PPMI harus menjawab kebutuhan perlindungan buruh migran dan keluarganya, bukan menyerahkan kepada PPTKIS dan asuransi.

Jakarta, 09 Januari 2017
KABAR BUMI

Karsiwen
Ketua
(081281045671)

 

Tinggalkan Balasan