KLARIFIKASI JBMI HONG KONG TERKAIT KASUS SUHARTINI BMI KORBAN KECELAKAAN KERJA

  • Post author:
  • Post published:29 September, 2017
  • Post category:Tak Berkategori
  • Post comments:0 Comments

KLARIFIKASI JBMI HONG KONG
TERKAIT KASUS SUHARTINI
BMI KORBAN KECELAKAAN KERJA
JBMI Hong Kong ingin meluruskan dan sekaligus mengklarifikasi pernyataan KJRI
terkait penanganan kasus Suhartini.

Pada tanggal 3 Agustus 2017, pengurus JBMI Hong Kong menerima pengaduan dari Saudari Kaning, sepupu dari Suhartini, yang juga bekerja di Hong Kong. Sdri Kaning menjelaskan bahwa Suhartini terpeleset di toilet ketika bekerja dan kepalanya terbentur sehingga menyebabkan adanya gumpalan darah dalam otaknya. Penjelasan ini diperoleh Kaning dari agen dan dokter bedah yang mengoperasi kepala Suhartini. Kepala Suhartini memang telah dioperasi namun masih harus ada operasi susulan untuk memasang kembali bagian dari tempurung kepalanya yang diangkat.

Sdri Kaning menyampaikan bahwa pada tanggal 3 Agustus staf KJRI bersama staf agen dan majikan datang menjenguk Suhartini di Rumah Sakit.
Dalam pertemuan tersebut disampaikan tentang rencana pemulangan Suhartini ke Indonesia. Bahkan menurut Sdri Kaning, agen berencana memulangkan Suhartini pada tanggal 4 Agustus 2017.

Kepada Sdri Kaning, pengurus JBMI menjelaskan bahwa korban kecelakaan kerja berhak mendapatkan pengobatan dan kompensasi kerja sesuai hukum perburuhan Hong Kong. Pengurus JBMI juga langsung menelpon staf KJRI dan dari obrolan singkat tersebut diketahui bahwa staf KJRI juga menyarankan pemulangan Sdri Suhartini ke Indonesia. Staf KJRI tersebut menyampaikan, setelah sampai di Indonesia, pihak keluarga bisa mendaftarkan Suhartini di BPJS untuk melanjutkan pengobatan.

Pada Minggu, 6 Agustus 2017, Sdri Kaning menemui pengurus JBMI dan Direktur Mission for Migrant Workers (MFMW), Cynthia Tellez, untuk membahas kelanjutan penanganan Suhartini.

Keesokan harinya, Senin, 7 Agustus 2017, perwakilan JBMI Hong Kong menjenguk Suhartini di Rumah Sakit untuk mengecek kondisinya. Suhartini belum bisa melakukan percakapan normal dan tidak bisa merespon pertanyaan dengan baik. Dia hanya mampu menyampaikan satu dua kata lalu berhenti.

Pada hari yang sama, keempat anak Suhartini di Indonesia mengirimkan surat pernyataan kepada JBMI. Pihak keluarga berharap Suhartini bisa berobat di Hong Kong dan mendapatkan hak-haknya sesuai hukum yang berlaku.

Kami menyayangkan tindakan staf KJRI yang mendukung dan menyetujui pemulangan Suhartini.

1. Sebagai pejabat negara, seharusnya staf KJRI tersebut paham hak pekerja sesuai peraturan di Hong Kong dan meyakinkan hak tersebut dipenuhi.

2. Sudah menjadi kewajiban majikan untuk menjamin kesembuhan Suhartini dan hak ini harus dijelaskan dengan baik kepada Suhartini dan pihak keluarganya.

3. Bagaimanapun berobat di Hong Kong jauh lebih terjamin daripada di Indonesia, mengingat selain harus menjalani perawatan rutin, Suhartini masih harus melakukan operasi besar kedua untuk memasang kembali bagian dari tempurung kepalanya.

Kami sangat memaklumi kekhawatiran pihak majikan atau keluarga tentang tempat tinggal sementara bagi Suhartini jika dia menjalani pengobatan di Hong Kong. Masalah ini bisa dipecahkan dengan cara meminta bantuan tempat dari shelter-shelter yang ada di Hong Kong.

Lebih dari itu, ini bukan pertama kalinya JBMI Hong Kong melalui organisasi-organisasi anggotanya menemukan BMI yang dipaksa pulang ketika sedang sakit atau dirawat. Biasanya ketika masih di Rumah Sakit atau sedang cuti sakit, BMI tersebut disuruh tanda tangan surat bahwa dia sendiri ingin pulang. Padahal surat apapun yang ditandatangani ketika diopname maka dianggap tidak valid di mata hukum.

Upaya pemulangan paksa umumnya dilakukan pihak majikan yang tidak mau bertanggungjawab, dibantu oleh agen. Sedihnya, KJRI percaya begitu saja pada agen dan meng”iya”kan saja pengaturan merugikan semacam ini. Hal ini karena merujuk pada aturan UUPPTKILN No. 39/2004 yang menitikberatkan pengurusan kasus TKI (yang diberangkatkan oleh PJTKI) adalah tanggungjawab agen.

Sementara itu tidak sedikit BMI yang akhirnya menandatangani surat “bersedia” pulang karena tidak tahu apa saja haknya dan siapa yang bisa membantu dari segi shelter, makanan, finansial dan pendampingan kasus. Sedihnya, banyak keluarga BMI yang akhirnya tidak mampu meneruskan pengobatan di Indonesia.

Belajar dari kasus Suhartini dan kasus-kasus sebelumnya, JBMI Hong Kong berharap praktek-praktek pemulangan paksa terhadap BMI korban kecelakaan kerja atau sakit tidak terjadi lagi. KJRI perlu menetapkan standar terbuka tentang penanganan kasus-kasus seperti ini, supaya menjadi panduan bagi para BMI di Hong Kong dan keluarganya serta agen/PJTKI.

Koordinator JBMI
Sringatin
Tlp. 6992 0878

Hong Kong, 8 Agustus 2017

Tinggalkan Balasan