Pernyataan Sikap Aliansi Pemuda Mahasiswa Kalimantan Barat

  • Post author:
  • Post published:5 Maret, 2019
  • Post category:Tak Berkategori
  • Post comments:0 Comments

“Pernyataan Sikap Aliansi Pemuda Mahasiswa Kalimantan Barat.”

Kalimantan Barat, 03 November 2018

Hapus Hukuman Mati, Berikan Perlindungan Sejati Bagi Buruh Migran dan Keluarganya Ciptakan Lapangan Kerja di Indonesia, Bukan Ekspor Tenaga Kerja.

Aliansi Pemuda Mahasiswa Kalimantan Barat (APMKB) turut berduka atas hukuman pancung yang dijatuhkan kepada Tuti Tursilawati pada hari Senin, 29 Oktober 2018. Untuk yang kesekian kalinya Arab Saudi membunuh buruh migran tanpa memberikan notifikasi kepada pemerintah Indonesia. Hal ini menunjukan lemahnya posisi Indonesia terhadap Arab Saudi, walaupun nota protes pada tahun 2015 (saat Zaenab dieksekusi) sudah diberikan kepada Arab Saudi namun hal seperti ini nyatanya masih berulang sampai sekarang. Ironisnya tahun ini 2018 sudah dua kali hukuman pancung bagi buruh migran Indonesia di Arab Saudi.

Tuti bekerja di Arab Saudi sejak tahun 2009 sebagai perawat lansia di kota Thoif. Tahun 2010 Tuti didakwa telah membunuh majikannya, Suud Malhaq Al Utibi. Tidak ada satupun orang yang pergi ke luar negeri untuk membunuh dan berhadapan dengan hukum dinegara penempatan. Tuti merupakan salah satu korban gagalnya pemerintah untuk menciptkan lapangan kerja di tanah air, lemahnya diplomasi dari pemerintah Indonesia terhadap negara penempatan dan sekaligus gagalnya pemerintah memberikan perlindungan kepada buruh migran dinegara penempatan.

Tuti merupakan buruh migran yang menjadi korban karena ketidaktahuan hukum di negara penempatan, kemana harus mengadu ketika menghadapi permasalahan dan tidak diberikannya hak libur dan komunikasi bagi buruh migran Indonesia di Arab Saudi dan beberapa negara penempatan yang lainnya. Tuti Tursilawati juga tidak mengetahui hak pembelaan hukum oleh negara. Ditambah tidak adanya kontrak kerja standar yang melindungi hak buruh migran mengakibatkan berbagai permasalahan dihadapi oleh buruh migran di negara penempatan termasuk Tuti Tursilawati. Jika saja Tuti dan juga PRT migran lainnya paham aturan negara penempatan, dan tahu kemana harus meminta bantuan ketika menghadapi masalah, pasti Tuti dan buruh migran lainnya tidak perlu melakukan tindakan yang malah menjerumuskan kedalam hukuman eksekusi mati.

Pemerintah bukan hanya lemah dalam berdiplomasi, namun juga tidak serius terhadap hukuman mati, karena pemerintah sampai saat ini juga masih menjalankan hukuman mati. Kepengurusan buruh migran dari perekrutan hingga pemulangan, diberikan kepada pihak swasta begitu juga UUPPMI No.18 Tahun 2017 pun memberikan kuasa kepada pihak swasta khusunya sektor rumah tangga, dimana sektor pekerja rumah tangga merupakan jumlah yang tertinggi. Jika swastanisasi mengenai pengiriman buruh migran masih terus dilanggengkan maka persoalan buruh migran akan terus meningkat.

Kami dari APMKB mengecam pemerintah atas ketidakberdayaan pemerintah indonesia yang mengakibatkan hilangnya nyawa Tuti Tursilawati dan beberapa korban hukuman mati yang lain serta 223 BMI yang sekarang terancam hukuman mati. Ironisnya hal ini terjai pada saat uji coba pembukaan moratorium terhadap Arab Saudi.
Tuti adalah korban kemiskinan yang terpaksa bekerja ke luar negeri untuk mencari penghidupan bagi keluarganya di Majalengka. Tuti menambah jumlah catatan panjang buruh migran yang menjadi korban ketidakadilan. Tuti meninggal karena kegagalan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan di dalam negeri, sehingga memaksa rakyat harus menjadi buruh migran murah di luar negeri tanpa perlindungan sejati. Tuti meninggal karena menjadi tumbal devisa negara.

Selama kemiskinan, perampasan tanah terus dilakukan, serta tidak diciptakannya lapangan kerja layak di Indonesia, maka rakyat akan terus menjadi buruh migran. Selama negara tidak memberikan perlindungan sejati kepada buruh migran dan masih menyerahkan perlindungan kepada pihak swasta, maka buruh migran akan terus rentan terhadap kekerasan dan pemerasan bahkan menghadapi hukuman mati.

Pemerintah harus lebih serius dalam melindungi buruh migran, lebih maksimal dalam memberikan bantuan dan perlindungan hukum kepada BMI di semua negara penempatan khususnya Timur Tengah, karena semua warga negara Indonesia memiliki hak yg sama di mata hukum, dan semua warga negara Indonesia wajib dilindungi oleh negara. Pemerintah harus segera menciptakan mekanisme penuntutan keadilan yang mudah diakses oleh buruh migran dan keluarganya di daerah asal. Kami juga mununtut pemerintah untuk memberikan jaminan ganti rugi/ kompensasi bagi korban dan keluarganya.

Oleh karena itu kami dari APMKB yang tergabung dari berbagai OKP yakni Front Mahasiswa Nasional Cabang Pontianak, Pembaru Kalbar, Serikat perempuan rakyat dan Serikat pemuda dayak Kalimantan barat menuntut:

1. Meminta Pemerintah untuk segera menghapus hukuman mati, memberikan perlindungan sejati (tidak memberikan wewenang perlindungan kepada buruh migran dan keluarganya kepada pihak swasta).

2. Pemerintah harus segera mengakhiri kemiskinan dengan menciptkaan lapangan kerja di dalam negeri, dengan menghentikan perampasan tanah dan pembangunan industrialisasi nasional.

3. Berikan perlindungan keselamatan bagi buruh migran Indonesia yang bekerja di luar negeri

4. Cabut UUPPMI No.18 Tahun 2017 yang memberikan kuasa kepada pihak swasta untuk pengelolaan BMI yang bekerja di luar negeri khusunya sektor rumah tangga, dimana sektor pekerja rumah tangga merupakan jumlah yang tertinggi.

5. Mendesak pemerintahan Indonesia lebih tegas dengan pihak arab Saudi yang telah menghukum pancung BMI tanpa adanya pemberitahuan terhadap pemerintahan RI.

#HapusHukumanMati
#BerikanPerlindunganSejatiBagiBMI
#CiptakanLapanganKerjaBukanEksporTenagaKerja

Tinggalkan Balasan