Pernyataan Sikap Hari Pekerja Rumah Tangga

  • Post author:
  • Post published:18 Juni, 2017
  • Post category:Tak Berkategori
  • Post comments:0 Comments

Akui Pekerja Rumah Tangga Sebagai Pekerja

Berikan Hak Berserikat dan Terlibat Dalam Menentukan Kebijakan

Hapus Overcharging, Sediakan Mekanisme Penuntutan Bagi Korban

 

Kami dari Keluarga Besar Buruh Migran Indonesia (KABAR BUMI) mengucapkan selamat Hari Pekerja Rumah Tangga. Tanggal 16 Juni adalah hari bersejarah bagi Pekerja Rumah Tangga seluruh dunia. Diamana, tepatnya pada 16 Juni 2011 konvensi ILO 189 tentang kerja layak pekerja rumah tangga disahkan oleh PBB. Konvensi ini lahir karena adanya perjuangan panjang pekerja rumah tangga mendapatkan pengakuan sebagai pekerja dan dilindungi hak-haknya. Jutaan pekerja rumah tangga diperlakukan seperti budak, bahkan bukan dianggap sebagai pekerja.

Saat ini 70% dari jumlah buruh migran Indonesia bekerja menjadi pekerja rumah tangga, belum lagi jumlah pekerja rumah tangga yang bekerja di Indonesia sebanyak 2.6 juta  pada tahun 2011 (menurut data badan statistik). Kondisi pekerja rumah tangga baik yang didalam negeri dan luar negeri masih jauh dari kata layak. Pekerja Rumah  Tangga,  mayoritas wajib  tinggal bersama majikan (live in). Berbagai kekerasan, pemerkosaan dan pelanggaran hak asasi manusia dialami oleh pekerja rumah tangga.

Walaupun berbagai persoalan dan banyaknya kasus kekerasan yang dialami oleh pekerja rumah tangga, pemerintah belum mau meratifikasi dan belum juga mempunyai undang-undang nasional yang mengatur tentang pekerja rumah tangga. Justru pemerintah menanggapi dengan program zero PRT (roadmap 2017). Dimana pemerintah tidak akan lagi mengirim PRT keluar negeri kecuali pekerja professional.  Namun, jika diperiksa dari Kepmen No.1 Tahun 2015 Tentang Jabatan yang Dapat Diduduki Oleh Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Untuk Pekerjaan Domestik terdiri dari 7 jenis pekerjaan yaitu: Pengurus rumah tangga, penjaga bayi, Tukang masak, Pengurus lansia, supir keluarga, tukang kebun dan penjaga anak), dimana pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan rumah tangga.

Dalam hal ini sangat kelihatan pemerintah sebenarnya malu mengakui bahwa Indonesia mengirimkan PRT terbesar, karena masih belum mengakui pekerja rumah tangga sebagai pekerja. Oleh karena itu walaupun Indonesia mengirimkan Pekerja rumah tangga terbesar dalam RUU PPMI, konvensi ILO 189 mengenai pekerja layak belum diakomodir. Selain itu Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang TPPO, juga tidak dimasukan, padahal buruh migran yang menjadi korban perdagangan manusia semakin tahun semakin meningkat.  RUU PPMI juga masih berorientasi terhadap bisnis penempatan dan masih diserahkan kepada  pihak swasta (PPTKIS/Agensi). Bahkan tuntutan BMI mengenai kontrak mandiri untuk menghilangan overcharging, masih belum diakomodir.

Kata “Pekerja” yang diberikan didalam judul hanya sebagai “lips service” agar seakan-akan RUU PPMI nampak bagus. Namun jika dilihat dari isinya sama sekali belum mengakui sebagai pekerja. Jika pemerintah sungguh-sungguh ingin mengakui pekerja rumah tangga migran sebagai pekerja,  maka perlindungan dan pemberian hak asasi sebagai manusia harus diberikan, dengan  menghapus isi RUU PPMI yang tidak melindungi buruh migran. Isi RUU PPMI harus mengimplementasikan Konvensi PBB 1990 dan Konvensi ILO 189 & 188 . Buruh Migran Indonesia harus diberi hak berorganisasi dan juga dilibatkan dalam pembuatan kebijakan. Selain itu, pemerintah juga harus menciptakan mekanisme penuntutan ganti rugi bagi korban overcharging dan kasus-kasus lainnya.

 

Jakarta, 18 Juni 2017

Kontak: Karsiwen

Ketua KABAR BUMI

Tinggalkan Balasan