Pernyataan Sikap KABAR BUMI Atas Tragedi Kapal Tenggelam di Batam

  • Post author:
  • Post published:6 November, 2016
  • Post category:Tak Berkategori
  • Post comments:0 Comments

Pernyataan Sikap  

KABAR BUMI (Keluarga Besar Buruh Migran Indonesia)
Atas Tragedi Kapal Tenggelam di Batam
Mendesak Pemerintah Jokowi Segera Adakan Diplomasi Dengan Pemerintah Malaysia dan Ciptakan MoA Untuk Menjamin Perlindungan Sejati Bagi BMI
Sediakan Tranportasi Penyebarangan Gratis dan Aman Untuk BMI

Kami dari Keluarga Besar Buruh Migran  Indonesia (KABAR BUMI) mengucapkan berbela sungkawa dan sangat berduka atas kejadian tenggelamnya kapal yang mengangkut ratusan buruh migran Indonesia pada tanggal 2 November 2016, yang telah memakan korban 54 orang meninggal dunia, 6 orang dinyatakan hilang dan 41 orang selamat (Sumber: data menaker). Kejadian kali ini adalah yang kelima kalinya selama tahun 2016.

Dari catatan yang dihimpun  KABAR BUMI dari pemberitaan diberbagai media, sepanjang tahun 2016 total sebanyak 170 korban meninggal dunia dan beberapa orang dinyatakan hilang, sementara 160 korban selamat.

Berikut ini tabel kejadian kapal tenggelam sepanjang tahun 2016

No Tanggal Korban Meninggal Korban Selamat
1 26 Januari 2016 23
2 23  Juli 2016 15 34
3 21 Agustus 2016 15 2
4 3  September 2016 63 83
5 2 Nopember 2016 54 41
Total 170 160

Perlu diketahui bahwa BMI selama ini terpaksa menggunakan jalur tikus dikarenakan biaya yang sangat mahal jika menggunakan jalur resmi menurut negara. Jika menggunakan jalur resmi melalui pihak keimigrasian biayanya sekitar 3,100 Ringgit Malaysia (RM) atau sekitar Rp 9,600,000. Sedangkan jika menggunakan jalur tidak resmi sekitar 500 – 600 RM atau sekitar Rp 1,550,000, sehingga selisih biayanya sebesar Rp 8,000,000. Jumlah ini bukan jumlah yang kecil bagi buruh migran, apalagi pendapatan dari BMI di Malaysia yang rata – rata adalah buruh migran bangunan dan buruh kebun sawit, dengan gaji sangat rendah. Selain biaya yang mahal, BMI juga harus masuk kedalam detention sebelum pulang dan tidak diperbolehkan masuk lagi ke Malaysia selama lima tahun.

Selain memaksa mereka pulang ke  tanah air dengan jalur yang tidak resmi, mereka juga terpaksa masuk ke Malaysia melalui jalur yang tidak resmi. Pemaksaan masuk PPTKIS/PJTKI yang dilakukan oleh negara melalui UUPPTKILN No.39/2004. Calon BMI dipaksa ditampung berbulan-bulan di penampungan, diminta semua dokumen aslinya, dan rentan dipalsukan dokumennya. Dengan alasan karena sudah ditraining didalam penampungan, BMI dipotong gajinya berbulan-bulan. Biaya mahal dan penantian berbulan-bulan dipenampungan juga tidak memberi jaminan kepada BMI untuk mendapatkan majikan/pekerjaan yang sesuai dengan yang dijanjikan dan dijamin bisa bekerja sampai dua tahun, karena sewaktu-waktu bisa di PHK oleh majikan.

Permasalahan lain yang dialami BMI di Malaysia dan BMI pada umumnya, dokumen yang seharusnya dipegang oleh BMI juga dipegang oleh perusahaan atau majikan. Akibatnya jika mereka mengalami permasalahan dan terpaksa harus kabur, mereka tidak bisa membawa serta dokumennya. Ironisnya pemerintah Malaysia sangat diskriminatif terhadap BMI yang tidak memegang dokumen. Jika tertangkap mereka akan langsung dituduh pendatang haram dan dimasukan kedalam detention tanpa mendengar alasan BMI. Walaupun masalah penahanan dokumen sudah berkali- kali dilaporkan kepada pemerintah Indonesia,  sampai sekarang masih belum ada tindakan tegas. Berbagai masalah yang sebenarnya diciptakan oleh pemerintah dan memaksa mereka menjadi BMI tidak berdokumen seharusnya menjadi tanggung jawab negara.

Lalu apa langkah pemerintah dalam menyikapi kejadian ini?

Kejadian demi kejadian selalu terulang, namun masih belum ada tindakan kongkrit untuk melakukan pencegahan. Jika saja pemerintah memperbolehkan kontrak mandiri (kepengurusan kontrak kerja secara mandiri) dengan prosedur yang mudah dan murah, serta  menyediakan transportasi yang aman  dan ada jaminan untuk tidak dimasukan kedalam detention dan tidak diblacklist, mereka pasti akan lebih memilih jalur yang resmi.

Pemerintah Jokowi harus bertanggung jawab atas tragedi yang  menimpa BMI, sehingga merenggut 170 jiwa. Pemerintah harus merubah kebijakan pengiriman BMI ke Luar Neneri dengan tidak lagi memaksa BMI masuk PJTKI/PPTKIS, mempermudah proses migrasi,  menyediakan transportasi gratis dan aman bagi BMI. Sekolah dan pelayanan gratis bagi anak-anak yang ditinggalkan orang tuanya karena tragedi ini, harus diberikan. Pemrintah juga harus menjamin pemulihan para korban yang selamat.

Selain itu Pemerintah harus menuntaskan permasalahan BMI  dan anak BMI yang tidak berdokumen di Malaysa. Ribuan anak BMI terpaksa hidup tanpa pendidikan dan akta lahir. Korban human Trafficking juga semakin besar dikirimkan ke Malaysia dan banyak diantara mereka pulang dalam kondisi tidak bernyawa. Dari https://www.acheterviagrafr24.com/acheter-sildenafil-100mg-eg/ NTT saja per Oktober 2016 sudah menerima 50 jenazah, dan mayoritas dari Malaysia.

Kami mendesak Pemerintah segera  mencabut UUPPTKILN No.39/2004 dan merubahnya dengan Undang-Undang Perlindungan Sejati Bagi BMI dan Keluarganya sesuai dengan konvensi PBB 1990, konvensi ILO 188 dan 189. Pemerintah juga harus bersikap tegas terhadap pemerintah Malaysia, yang tidak menegakan Hak Asasi Manusia dan segera  mengadakan diplomasi dengan pemerintah Malaysia untuk menyepakati MoA (Memorandum of Agreement)  dimana nota perjanjian ini berisikan perlindungan sejati kepada BMI di Malaysia dan pengampuan setiap saat bagi BMI tidak berdokumen yang ingin pulang ke tanah air.

Dan selama pemerintah Indonesia tidak mampu menyediakan lapangan kerja dan upah layak di tanah air . Jaminan pendidikan, ekonomi, kesehatan , sosial yang memadai, maka migrasi ini akan terus berlangsung. Kabar Bumi menyerukan kepada seluruh BMI dan Keluarganya dimanapun berada untuk terus berjuang dan membangun organisasi untuk memperkuat perjuangan demi mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan sejati untuk buruh migran dan keluargnya di Indonesia dan seluruh dunia.

Jakarta, 6 Nopember 2016

Kontak: Karsiwen (081281045671)

 

Tinggalkan Balasan