SURAT TERBUKA KEPADA DPR RI TENTANG RENCANA PENGESAHAN RUU PPMI

  • Post author:
  • Post published:23 Oktober, 2017
  • Post category:Tak Berkategori
  • Post comments:0 Comments

 

 

Kepada Yang Terhormat,
Bapak Dede Yusuf Macan Effendi, ST, .MiPol 
Ketua Komisi IX DPR
Di Jakarta, Indonesia

 

Dengan hormat,

Pertama, kami mengucapkan terima kasih atas kerja keras kepada segenap jajaran DPR dan Pemerintah RI yang telah berhasil menyepakati Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (RUU PPMI) setelah bertahun-tahun dalam pembahasan dan tarik ulur.

Kedua, kami juga mengapresiasi upaya DPR dan Pemerintah RI untuk mengikutsertakan elemen masyarakat termasuk pekerja migran diluar negeri melalui kunjungan dan pertemuan di beberapa penempatan. Meskipun, kami menilai upaya tersebut masih belum maksimal karena masih terbatas pada penggalangan pandangan saja dan masih belum ada upaya untuk melibatkan pekerja migran secara inklusif dan komprehensif.

Pelibatan ini menjadi sangat penting karena pekerja migran dan keluarganya adalah aktor pertama dan utama yang kedepannya akan diuntungkan atau dirugikan oleh RUU PPMI ini. Kami berharap dampak buruk yang ditimbulkan oleh UUPPTKILN No. 39 tahun 2004 tidak akan terulang lagi pada RUU PPMI dan hal tersebut hanya dapat dicegah dengan menjadikan pekerja migran diluar negeri, melalui organisasi-organisasi yang sudah terbangun di negara-negara penempatan, sebagai mitra pemerintah dan DPR RI.

Namun karena persoalan jarak dan kondisi kerja, maka mau tidak mau DPR dan Pemerintah RI dituntut supaya lebih kreatif dan fleksible dalam menciptakan ruang partisipasi bagi pekerja migran diluar negeri. Semua demi satu tujuan, melahirkan dan menerapkan peraturan demi melindungi pekerja migran dan menguntungkan pemerintah.

Ketiga, kami paham bahwa DPR dan Pemerintah RI berkeinginan untuk segera mengesahkan RUU PPMI setelah disepakati pada tanggal 12 Oktober 2017 kemarin. Namun, mengingat organisasi-organisasi pekerja migran diluar negeri, mantan dan anggota keluarganya, serta lembaga-lembaga peduli buruh migran tidak semua bisa terlibat secara langsung dalam pembahasan di gedung DPR, maka sudah sepatutnya ada upaya sosialisasi akhir kepada pekerja migran diluar negeri sebelum disahkan.

Kami tidak ingin DPR dan Pemerintah RI terburu-buru mengesahkan RUU PPMI tanpa proses sosialisasi yang memadai kepada seluruh elemen masyarakat yang berkepentingan. Belajar dari UUPPTKILN No. 39 tahun 2004 yang nyata-nyata sudah sangat merugikan pekerja migran dan keluarganya, membutuhkan 12 tahun untuk bisa mengubahnya.

Dalam sosialisasi tersebut, kami berharap kami bisa menyampaikan pandangan dan masukan kami atas poin-poin penting di dalam RUU PPMI, yang bisa dilakukan melalui tulisan atau verbal.

Adapun terkait dengan masalah masukan adalah terkait dengan masalah  pengakuan hak PRT dan pengaturan penempatan. Kami melihat dari draft RUU PPMI ini masih memposisikan PRT dalam pengaturan private to private dan ini menjadi persoalan utama sering terjadinya pelanggaran dan masalah buruh migran diluar negeri.

Kedua, terkait dengan akses penuntutan dan ganti rugi, dalam draft RUU PPMI sudah disebutkan bahwa perusahaan penempatan tidak dibolehkan mengambil biaya dari pekerja migran, namun tidak ada pengaturan bagi perusahaan penempatan diluar negeri. Prakteknya yang kami alami adalah agen diluar negeri  memaksa pekerja migran untuk membayar biaya yang telah dikeluarkan agen untuk mengambil pekerja migran. Pembayaran ini akan diberikan kepada perusahaan penempatan di Indonesia. Agen akan memaksa pekerja migran untuk pinjam uang di perusahaan peminjaman uang di negara penempatan guna mengganti biaya yang telah dikeluarkan oleh agen tersebut.

Selain persoalan diatas, kami ingin dalam RUU PPMI tidak hanya memberikan hak berserikat tapi juga membuat mekanisme pengakuan organisasi buruh migran diluar negeri dan mekanisme partisipasi organsiasi buruh migran diluar negeri dalam pembahasan RUU PPMI.

Maka dari itu, kami menuntut kepada DPR dan Pemerintah RI untuk melakukan sosialisasi rancangan akhir RUU PPMI secara meluas dan inklusif kepada organisasi-organisasi dan lembaga peduli pekerja migran di negara-negara penempatan, mantan dan keluarga pekerja migran serta berbagai elemen masyarakat di Indonesia. Untuk itu, maka rencana pengesahan RUU PPMI pada tanggal 25 Oktober 2017 perlu ditangguhkan hingga sosialisasi dan penggalangan masukan akhir selesai.

Demikian tuntutan kami sampaikan. Kami berharap DPR dan Pemerintah RI memahami urgensi atas masalah sosialisasi RUU PPMI ini dan menerima usulan kami. Sebelum dan sesudahnya, kami haturkan terima kasih atas kerjasamanya.

Hormat kami,

Sringatin

Koordinator

 

Organisasi yang mendukung surat terbuka ini adalah :

HongKong – Macau

  1. Indonesian Migrant Workers Union – Hong Kong
  2. Indonesian Mirgant Workers Union – Macau
  3. Asosiasi Buruh Migran Indonesia Hong Kong
  4. Liga Pekerja Migran Indonesia – LIPMI – Hong Kong
  5. Gabungan Migran Muslim Indonesia – GAMMI – Hong Kong
  6. Persatuan Buruh Mirgan Tolak Overcharging – PILAR – Hong Kong
  7. Wanodya Indonesia Club – Hong Kong
  8. BKB – Hong Kong
  9. Gereja Solomon Porch – Hong Kong
  10. Komunitas Katholik Indonesia Hong Kong
  11. Movers Indonesia
  12. Miftahul Janah
  13. Enjoy Dancer
  14. HK Zhineng Health & Society
  15. Info Seputar Trenggalek (IST)
  16. Watulimo Satutekad (WAST)
  17. Al Islami
  18. Friendster Group
  19. Belajar Mawas Diri (BMD)
  20. Sang Bumi Ruai Jurai (SBRJ)
  21. Asosiasi BMI Progresif ( ABP)
  22. Warkop Aremania HK
  23. Bajing Loncat
  24. Al Istiqomah International Muslim Society ( AIMS )
  25. Al Jam ‘Iyyatus Sholikhah
  26. Majelis Persaudaraan Al Ikhlas
  27. Nurul Hidayah
  28. Dzarwatul Ittihad Hongkong
  29. Sekolah Fashion Taman Harapan ( SFTH )
  30. Jama’ah Silaturrohmi Blitar ( JSB )
  31. Forum Muslimah Al Fadhilah ( FMA )
  32. Perkumpulan Belajar Islam Orang Sumbawa Asli ( PEBIOSA )
  33. Majelis ‘Ulumul Qur’an ( MUQ )
  34. Gema Mars Hongkong ( GMH ).
  35. Singo Wiromo
  36. KOBBE (Komunitaa BMI Bebas Berkreasi)
  37. BP. Kel Oi MERAH PUTIH HK
  38. DAPUR ULEG
  39. BTM & B (Beringin Tetap Maidenlike & Benevolent)
  40. PCNU MACAU
  41. HALIMAH MACAU
  42. MATIM MACAU
  43. KPKers Hong Kong

 

Taiwan :

  1. ATKI Taiwan
  2. GANAS SPA (Gabungan Anak Shelter Serve the People Associaton)
  3. IPIT

 

Timur Tengah :

  1. BMI Saudi Arabia – (BMI – SA)
  2. Assosiasi Pekerja Indonesia Timur Tengah (ASPITT)

 

Malaysia:

  1. Serantau
  2. TKIJ (Tenaga Kerja Indonesia Khusus Johor Malaysia)

 

Singapura:

  1. IFN (Indonesia Familiy Network)
  2. HOME

 

Indonesia:

  1. KABAR BUMI
  2. LBH APIK NTT
  3. J-RUK KUPANG
  4. BEM FAKULTAS HUKUM UNDANA
  5. WALHI NTT
  6. SERUNI (Serikat Perempuan Indonesia)
  7. FMN (Front Mahasiswa Nasional)
  8. JPIT (Jaringan Perempuan Indonesia Timur)
  9. LEMBAGA KITA
  10. INDIES
  11. AGRA (Aliansi Gerakan Reforma Agraria)
  12. GSBI (Gabungan Serikat Buruh Indonesia)
  13. JALA PRT
  14. Srikandi Lintas Iman (SRILI)
  15. FSP KEP
  16. SBMI NTT
  17. Gerakan Kebaikan Indonesia (GKI)
  18. Paguyuban Seruni Banyumas
  19. LMND
  20. GEMAS
  21. HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) Cab. Jaksel
  22. LBH Jogjakarta
  23. Serikat Tani Merdeka
  24. YAHAMAK (Yayasan Hak Asasi Manusia Anti Kekerasan)
  25. SPJ (Serikat Pemuda Jakarta)
  26. YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia)
  27. PSDM (Pusat Sumber Daya Buruh Migran)

 

 

 

 

Tinggalkan Balasan