Buruh Migran Menolak RCEP

  • Post author:
  • Post published:7 Desember, 2016
  • Post category:Tak Berkategori
  • Post comments:0 Comments
Buruh Migran Menolak RCEP
TOLAK RCEP,  JUNK RCEP

Perjanjian bilateral/regional mengenai perjanjian investasi (FTA’s) akan semakin meningkatkan penindasan diberbagai sektor. Begitujuga di sektor buruh migran, kita juga akan merasakan langsung dampak dari hasil kesepakatan FTA’s. Akibat perampasan tanah yang semakin luas dan intensif karena adanya proyek insfratruktur, pertambangan, perkebunan, perusahaan-perusahaan asing (TNC’s) akan menghilangkan matapencaharian dan penghidupan rakyat, yang mengakibatkan lahirnya pengangguran. Ditengah tuntutan harus menghidupi keluarganya, akhirnya memaksa rakyat bekerja keluar negeri menjadi buruh migran. Kenapa itu, saat ini Indonesia menjadi salah satu negara pengirim buruh migran terbesar.

Ditengah carut marutnya persoalan buruh migran dan perdagangan manusia, bukannya menyelesaikan persoalan buruh migran dengan memberikan perlindungan sejati kepada buruh migran dan keluarganya. Justru pemerintah semakin mengintesifkan program pengiriman buruh migran keluar negeri. Pemerintah memberi fasilitas atas program pengiriman dan memberikan wewenang penuh kepada pihak swasta yaitu agen dan PPTKIS. Hal ini adalah wujud nyata dari privatisasi pelayanan dan perlindungan sektor migran.

Untuk menutupi kegagalan dalam melindungi buruh migran dan keluarganya pemerintah membuat program Roadmap 2017 Zero Domestik Worker.

Dimana sebenarnya adalah program pengiriman tenaga kerja dengan tujuh klasifikasi pekerjaan rumah tangga dan setiap jenis pekerjaan harus disertifikasi. Roadmap 2017 adalah program percepatan pengiriman buruh migran berketrampilan disesuaikan permintaan negara penempatan. Dengan gaji rendah, pembatasan visa kerja (6 bulan – 1 tahun,

tidak memiliki hak pemanent resident). Dan jika sudah tidak dibutuhkan akan dipulangkan. Hal ini justru akan semakin merampas upah BMI, dengan semakin tingginya biaya penempatan (overcharging). Karena setiap serrifiakasi yang dimiliki tentunya membutuhkan pembiayaan, yang akan ditanggung oleh calon BMI.

Bukan hanya program pengirimannya saja yang difasilitasi oleh pemerintah, namum pemerintah juga menfasilitasi keuangan buruh migran. Untuk biaya penempatan pemerintah menyediakan KUR (Kredit Usaha Rakyat). Skema KUR ini diatur dalam Paket Kebijakan Jilid 3 dan 4. Serta diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394), Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2015, serta Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR Penempatan TKI.

Selain program biaya penempatan dengan KUR, pemerintah juga membuat peraturan Cash Transfer, dimana majikan wajib membayar via transfer bank (non cash). Pemerintah menunjuk lima bank untuk KUR dan Cash Transfer (BRI, BNI, Mandiri, BII May bank dan Sinar Mas). KUR dan Cash Transfer adalah skema mengontrol jalur pengiriman uang buruh migran demi meraup keuntungan penuh dari nilai tukar dolar dan ongkos kirim. Serta memusatkan dan mengintensifkan penghisapan melalui skema perbankan untuk peningkatan devisa bagi negara yang terus mengalami defisit anggaran dan digunakan untuk membayar hutang dan pembiayaan Kedutaan/Konsulat/Kantor Dagang Luar negeri.

Akibat dari kebijakan ini buruh migran akan mengalami:
1. Gaji rendah tanpa perlindungan
2. Outsourching (Pemaksaan masuk PPTKIS/Agen)
3. Sistim kontrak (pembatasan visa)
4. Mengalami Overcharging/Perbudakan hutang (perampasan upah)
5. Menjadi korban perdagangan manusia
6. Penahanan dokumen
7. Buruh migran dan Keluarganya akan diintimidasi jika tidak membayar biaya penempatan
8. Tidak bisa menuntut PPTKIS karena biaya penempatan langsung berhubungan dengan Bank
9. Memaksa BMI untuk bertahan bekerja walaupun majikan jahat karena terikat dengan hutang Bank.

Buruh migran dimana mayoritas adalah perempuan sudah sangat tertindas. Jika Indonesia juga akan mengesahkan RCEP tentu buruh migran akan semakin tertindas. Buruh migran membutuhkan perlindungan sejati bukan perlindungan yang diserahkan kepada pihak swasta (PPTKIS/Agensi/Asuransi). Kami menuntut untuk diberikan hak kontrak mandiri agar terbebas dari overcharging (biaya penemptan berlebih) dan sistim outsourching. Untuk itu kami dari KABAR BUMI (Keluarga Besar Buruh Migran Indonesia) menyatakan menolak RCEP. Kami bersama-sama dengan sektor lain akan terus memperjuangkan penolakan RCEP dan berbagai kesepatan investasi bilateral/regional (FTA’s).

TOLAK RCEP, JUNK RCEP

Jakarta, 5 Desember 2016
Iweng Karsiwen – Ketua KABAR BUMI
Kontak: 081281045671

aksi-rcep

 

Tinggalkan Balasan